Minggu, 01 Februari 2015

5 kesalah pahaman mengenai komite sekolah


Istilah komite sekolah mulai digunakan sejak ada dana bantuan BOS. Oleh pemerintah komite sekolah diposisikan sebagai penyeimbang kuasa penggunaan dana. Jadi pihak sekolah bisa tetap gunakan dengan peran konsultasi dari komite sekolah.
Di sekolah swasta ada peran komite sekolah yang karena ketidaktahuan sering disalah pahami. Apa saja salah pahamnya? Berikut pembahasannya.
1. komite sekolah dianggap akan terlalu ikut campur dalam pengelolaan sekolah jika diberi tempat atau ditanya dalam pelaksanaan kebijakan sekolah.
2. komite sekolah hanya berhubungan dengan masalah keuangan
3. komite sekolah akan merepotkan yayasan dengan permintaan yang tidak masuk akal dan mengada ada
4. komite sekolah akan membuat yayasan terlihat lemah karena tidak punya kontrol
5. komite sekolah isinya orang yang kritis tanpa dasar
PADAHAL
1. komite sekolah adalah penyeimbang akan keputusan yayasan untuk melakukan sesuatu menjadi lebih fokus pada kemaslahatan siswa dan tidak sekedar soal keuangan, namun juga soal lain yang kesemuanya membantu sekolah untuk bisa berpikir lebih jernih. Sekolah yang sehat dibangun oleh orang-orang yang peduli dan saling bekerja sama demi pendidikan anak bangsa
2. komite sekolah bisa digunakan kepala sekolah untuk meyakinkan pihak yayasan mengenai sebuah tujuan baik demi keberlangsungan sekolah. Banyak kepala sekolah yang frustasi karena yayasan yang terlalu irit dengan keuangan dan cenderung tertutup soal keuangan. komite sekolah bisa membantu untuk memecah kebekuan dengan cara komunikasi yang baik dan saling mendengar.
3. komite sekolah jika dipilih dengan cara yang baik akan terdiri dari orang yang peduli sekaligus kritis. Sosok ini perlu, mengingat kritis tanpa kepedulian akan sangat menyebalkan
4. Sekolah akan semakin jaya dan maju serta dipercaya masyarakat jika mau mendengar apa kata komite sekolah, karena semua keputusan yang dimusyawarahkan bersama akan berujung kebaikan
5. Sayang kalau hanya jadikan komite sekolah sebagai stempel yang melegalisasi keputusan. Kalau keputusan itu baik, sekolah tidak perlu stempel yang dipaksakan karena pastinya semua orang akan mendukung.

Tidak ada komentar: